You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
       Pembuatan Pas Kapal Kecil Dilayani Satu Hari Jadi.
photo Suparni - Beritajakarta.id

Perizinan Pas Kecil Kapal Satu Hari Jadi

Nelayan warga Kepulauan Seribu yang mengurus perizinan pas kecil kapal nampaknya tidak akan lagi berlama-lama menunggu proses penyelesaian dokumen. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Administrasi Kepulauan Seribu, sudah meluncurkan layanan pengurusan izin pas kecil kapal satu hari jadi (one day service) di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten.

Sekarang bisa satu hari jadi, saat itu juga surat izin pas kapal kecil langsung terbit

Kepala Kantor PTSP Kepulauan Seribu, Lamhot Tambunan mengatakan, layanan satu hari jadi baru diluncurkan hari ini. Sebelumnya, pengurus perizinan pas kecil membutuhkan waktu berhari-hari.

PTSP Pulau Seribu Mudahkan Izin Pas Kapal Nelayan

"Sekarang bisa satu hari jadi, saat itu juga surat izin pas kapal kecil langsung terbit. Kita juga melayani jemput bola," ujarnya, Jumat (13/5).

Menurut Lamhot, percepatan layanan bisa dilakukan lantaran pihaknya mendapat tambahan petugas dari Dinas Perhubungan dan Transportasi yang memiliki sertifikat untuk mengotorisasi proses perizinan. Sehingga, proses perizinan pas kecil tidak perlu lagi dibawa ke tingkat provinsi.

"Petugas itu baru hari ini mutasinya. Sekarang begitu ada pemohon, bisa langsung dieksekusi dan pengurusan lebih cepat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1187 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1170 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye957 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye942 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye851 personBudhi Firmansyah Surapati